Anggaran yang Terbatas, Kasus Stunting di Palopo Mengalami Penurunan

PALOPO,iNewsLutra.id - Data mengenai kasus stunting di Kota Palopo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dicapai berkat kerja sama semua pihak yang melakukan intervensi, melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, hingga pihak swasta.

Menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk tingkat Sulsel, Kota Palopo berada di urutan keenam dalam hal prevalensi stunting. Kabupaten Barru berada di urutan pertama dengan persentase 14,1. Kemudian, disusul oleh Makassar dengan persentase 18,4, Pinrang 20,9, Bantaeng 22,1, Luwu Timur 22,6, dan Kota Palopo dengan persentase 23,8. Sementara Kabupaten Luwu Utara, yang baru-baru ini menerima penghargaan atas penurunan kasus stunting di Jakarta, berada di urutan ke-17 tertinggi di Sulsel.

Baca Juga

PT Masmindo Sosialisasikan Pencegahan Stunting Sejak Dini

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo, Samsil, menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan untuk mengukur penurunan angka stunting, yaitu survei Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

"Menurut data EPPGBM, angka kasus stunting di Kota Palopo turun dari 357 kasus pada tahun 2021 menjadi 344 kasus pada tahun 2022, dan per September 2023, angka tersebut turun menjadi 228 kasus. Sementara menurut SSGI, angka stunting pada tahun 2021 sebesar 28,5 persen, kemudian turun menjadi 23,8 persen pada tahun 2022. Data untuk tahun 2023 masih dalam proses Survei Kesehatan Indonesia (SKI)," kata Samsil pada Jumat (13/10/2023).

Menurut Samsil, penurunan angka stunting di Palopo merupakan pencapaian yang signifikan, mengingat anggaran yang dialokasikan untuk penanganan stunting cukup terbatas.

"Anggarannya cukup minim, tetapi kita berhasil mengurangi angka stunting di Kota Palopo, terutama pada masa kepemimpinan Bapak Haji Farid Kasim Judas," jelas Samsil.

Samsil menjelaskan bahwa dengan anggaran yang terbatas, pihaknya telah melakukan tujuh kegiatan prioritas dalam upaya menurunkan angka stunting di Kota Palopo.

Pertama, adalah pendataan melalui aplikasi satu data yang diberi nama Inzting (Ikhtiar Zero Stunting), yang baru-baru ini dilaunching oleh Pemprov Sulsel. Kedua, adalah pengadaan tenaga Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang telah dibentuk sebanyak 429 orang di Kota Palopo sejak tahun 2021, yang tersebar di semua kelurahan.

"TPK bertugas mendampingi sasaran seperti calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, pasca melahirkan, dan balita," kata Samsil.

Program ketiga dalam upaya pencegahan stunting adalah pemberian makanan tambahan berupa makanan siap saji dan paket sembako.

"Pemberian makanan tambahan ini tidak hanya ditujukan kepada mereka yang mengalami stunting tetapi juga kepada ibu hamil, karena pencegahan merupakan prioritas," tambah Samsil.

Selanjutnya, program keempat adalah konvergensi, yang melibatkan berbagai pihak terkait seperti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kami melakukan rapat koordinasi, terutama dengan OPD yang berperan langsung dalam upaya pencegahan stunting, contohnya Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan penanaman sayuran di depan rumah, Dinas Perikanan untuk mendorong konsumsi ikan, Dinas Sosial untuk mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Dinas PUPR yang berfokus pada perbaikan sanitasi untuk mendukung pola hidup sehat," jelas Samsil.

Selain itu, program kelima adalah pelaksanaan kegiatan mini lokakarya, yang diadakan di setiap kelurahan dengan melibatkan lurah, babinsa, bhabinkamtibmas, darmawanita, TPK, dan kader KB.

"Kami melibatkan semua pihak untuk membahas masalah yang menyebabkan stunting dan mencari solusi setelah masalah tersebut diidentifikasi di lapangan," katanya.

Kegiatan audit kasus stunting adalah program keenam, di mana dilakukan identifikasi faktor risiko yang menyebabkan stunting dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk tim pakar yang terdiri dari empat dokter spesialis: dokter spesialis kandungan, dokter gizi, dokter anak, dan dokter psikologi. Mereka membantu dalam merumuskan kegiatan selanjutnya berdasarkan kasus yang ditemukan.

Fokus kegiatan terakhir yang dilakukan oleh DPPKB adalah pendampingan dengan pembentukan "bapak dan bunda asuh."

"Bapak dan bunda asuh telah turun ke lapangan sebanyak empat kali dan memberikan makanan tambahan. Melalui kerja sama partisipatif dan kolaboratif bersama TNI, Polri, OPD, dan pihak swasta, kami telah melibatkan mereka dalam mendampingi 228 kasus stunting," pungkas Samsil.

Editor : Nasruddin