Dinilai Kontroversi, Tokoh Masyarakat Luwu Utara Tanggapi Revisi UU Kejaksaan

MASAMBA,iNewsLutra.id -- Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat.

Suriadi, salah satu tokoh masyarakat Luwu Utara menilai revisi tersebut menuai pro dan kontra karena perbedaan sudut pandang berbagai pihak terhadap substansinya

Menurutnya, penerapan asas dominis litis, yang memberikan kejaksaan kewenangan penuh dalam mengendalikan perkara, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem peradilan.

“Selain menimbulkan polemik, revisi UU Nomor 11 tahun 2021, seharusnya ada keseimbangan dalam penerapan asas ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan,” ujar Suriadi, Senin (17/02/2025), disalah satu warkop di Masamba, Luwu Utara.

Suriadi menyoroti kewenangan kejaksaan dalam mengawasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

“Siapa yang akan mengawasi jaksa jika kewenangan ini semakin luas?” tambahnya.

Dalam revisi ini, lanjut Suriadi, akan berpotensi dimanfaatkan untuk intervensi politik. Selanjutnya ia menilai bahwa kewenangan besar yang diberikan kepada kejaksaan dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.

“Adakah jaminan kejaksaan tetap independen dan profesional? Apalagi ada aturan yang menyebutkan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus mendapatkan izin dari Jaksa Agung,” tegasnya.

Ia juga menyoroti posisi Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet pemerintahan, yang bisa membuka ruang bagi intervensi politik dalam lembaga tersebut. 

“Struktur kabinet yang berada di bawah presiden tentu memiliki kepentingan politik tertentu. Dengan kewenangan besar yang diberikan kepada kejaksaan, revisi ini bisa menjadikan lembaga tersebut sebagai super body tanpa pengawasan yang jelas,” tambahnya.

Revisi UU Kejaksaan sebaiknya dikaji ulang dengan lebih mendalam serta melibatkan partisipasi publik secara luas.

“Untuk memperbaiki sistem hukum kita, harusnya ada mekanisme koordinasi yang jelas antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar tidak tumpang tindih kewenangan,” ujarnya.

"Kami sebagai bagian masyarakat berharap agar Presiden memberikan arahan yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum revisi ini disahkan," kuncinya. (*)

Editor : Nasruddin