LUTIM, iNewsLutra.id, - Seluruh kepala desa di Kabupaten Luwu Timur kunjungan kerja (Kunker) di Provinsi Jawa Timur (Jatim), terkait indeks Desa membangun.
Agendanya, para Kepala Desa akan mengunjungi Desa Sidomulyo dan Desa Oro Oro Ombo, Kota Batu Malang.
Kunker melalui jasa VC. BMS Tour and Travel tersebut berlangsung empat hari, mulai tanggal 25 sampai 28 Mei 2023.
Namun kegiatan kunker tersebut mendapat sorotan tajam dari Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Luwu Timur, Erwin R Sandi.
Menurutnya, kunker yang dilakukan para Kepala Desa di Jatim Dinilai pemborosan anggaran Desa, Jumat (26/5/2023).
"Dari informasi yang kami himpun, para Kades mengikuti kunker tersebut menggunakan dana APBDes senilai Rp 6,5 juta perorang, jika dikalikan 124 kades se Lutim, totalnya Rp 806 juta," bebernya.
Lanjutnya, setiap tahun para kades menggelar kegiatan serupa keluar daerah, bahkan dalam setahun digelar dua sampai tiga kali, ini sama saja pemborosan anggaran, andaikan anggaran itu dimanfaatkan di desa, saya kira akan lebih maju.
"Saat ini Miliran anggaran dikelola di Desa tapi saya belum melihat ada kemajuan dan perkembangan di Desa, apa yang sudah mereka tonjolkan, malah lebih mengabiskan keluar daerah seperti kegiatan ini," tandasnya.
"Setiap kali mereka kunker maupun Bimtek keluar daerah tidak ada tuh yang saya lihat mereka lakukan setelah kembali dan terasa manfaatnya di Masyarakat," sambungnya lagi.
Perlu diketahui kata Erwin, tahun ini sudah dua kali kepala Desa di Lutim keluar daerah, pertama mengikuti Bimtek di Makassar pada Maret lalu, dengan agenda proses perencanaan pembangunan desa berbasis data SDGis dan IDM. Kedua, mereka kunker lagi dengan tema yang sama, yang berlangsung saat ini.
"Kalau mau desa maju, kerja, manfaatkan dana yang ada, bangun desa mu, bukan pelesiran yang tidak bermanfaat bagi masyarakat," tandasnya.
Tidak sampai disitu, Erwin juga meminta para penegak hukum untuk memeriksa kegiatan tersebut.
"Anggaran yang mereka gunakan cukup besar, saya kira ada dugaan kelebihan anggaran yang entah dikemanakan nantinya, jadi tolong penegak hukum jangan tutup dan telinga persoalan seperti ini, itu uang kami, uang rakyat," pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Penataan Desa, Wayan Sudino saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya belum ada tanggapan terkait kegiatan tersebut.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
