PALOPO,iNewsLutra.id - Menjelang evakuasi kinerja Penjabat (PJ) Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kota Palopo menggelar unjuk rasa sebagai respons terhadap kinerja Asrul Sani selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Palopo. Minggu (14/1/2024).
Mahasiswa menilai Asrul Sani gagal dalam menjalankan pemerintahan dengan efektif, terutama dalam menekan inflasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memajukan pembangunan infrastruktur.
Para mahasiswa juga menyatakan keprihatinan terhadap potensi kegagalan program prioritas, seperti penanganan stunting dan pelayanan dasar di tingkat RT/RW, yang disebabkan oleh keterlambatan pembayaran insentif kepada penerima manfaat.
Dalam surat pernyataan para mahasiswa mengungkapkan data mengenai jumlah insentif yang belum dibayarkan, termasuk kepada LPMK/RT/RW sebesar Rp700.000/bulan, Imam Mesjid sebesar Rp300.000/bulan, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Pinandita sebesar Rp300.000/bulan, Kader Posyandu sebesar Rp300.000, Kader KB sebesar Rp300.000/bulan, dan Petugas Penyelenggara Jenazah sebesar Rp150.000/bulan. Mereka juga menyoroti belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) bagi para penerima insentif untuk Tahun Anggaran 2024.
"Semua itu belum terbayarkan sejak Oktober - Desember tahun 2023, SK para penerima insentif juga belum diterbitkan atau diperbaharui untuk TA 2024." Kata Adri Fadli, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Palopo dalam sebuah pernyataannya.
Lebih lanjut, Adri Fadli menambahkan honorarium tenaga honorer juga sebagian besar belum dibayarkan untuk Tahun Anggaran 2023.
Mahasiswa juga mencatat adanya proyek infrastruktur yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan karena termin atau proyek tersebut belum cair.
Mereka mendesak agar proyek ini segera diselesaikan, mengingat anggaran pembangunan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni yang diperoleh dari pajak dan retribusi masyarakat.
Adri Fadli juga meminta pertanggungjawaban Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap kurang cermat dalam menyusun, merancang dan memverifikasi APBD, yang berkontribusi pada defisit keuangan daerah.
"Kami di sini bukan sekadar memberikan tanggapan atau janji, melainkan tindakan nyata atau realisasi," tegas Adri.
Sementara itu, PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani, memberikan tanggapan terhadap masukan dan sorotan terkait kondisi keuangan Kota Palopo di akhir tahun 2023. Asrul Sani berjanji untuk bertindak tegas jika terbukti bahwa kondisi ini disebabkan oleh kurang cermatnya aparat pemerintah dalam mengelola APBD.
"Kita akan bertindak tegas atas segala persoalan yang terindikasi adanya pelanggaran di dalamnya, termasuk kepada pejabat yang berwenang," kata Asrul Sani.
Terkait proyek yang belum selesai dan belum terbayar, Asrul Sani menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai dasar untuk mengambil tindakan.
"Semua akan terungkap dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Palopo tahun 2023. Setelah itu, kita akan mengambil sikap tegas," jelasnya.
Asrul juga mengarahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Palopo untuk lebih responsif dalam menangani setiap masalah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat Kota Palopo.
"Demi kepentingan masyarakat Palopo, kita sebagai pelayan masyarakat harus memiliki visi yang sama. Bagi mereka yang tidak tertib, tentu akan dievaluasi," pungkasnya.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
