PALOPO, iNewsLutra.id - Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mengendalikan inflasi 2024.
Rakor ini berlangsung secara virtual dan dipadukan dengan pelayanan pemerintah kepada penyandang Disabilitas yang digelar di ruang rapat Wali Kota Palopo, Senin, 5 Februari 2024.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND), Dr. Dante Rigmalia, menyampaikan kondisi penyandang disabilitas berdasarkan data statistik pendidikan BPS tahun 2022.
Menurutnya, sekitar 17,64% dari penduduk usia lima tahun ke atas penyandang disabilitas tidak atau belum bersekolah, sementara sekitar 4,31% masih bersekolah, dan 78,05% tidak lagi bersekolah.
Mayoritas dari mereka memiliki ijazah pendidikan setara SD ke bawah, mencapai 70,85%. Rata-rata lama sekolah penyandang disabilitas hanya sekitar 5,32 tahun, sementara non-disabilitas mencapai 9,18 tahun.
"Hanya 2,8% dari penyandang disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. Ini perlunya perhatian dan prioritas yang lebih besar dalam pembangunan bagi penyandang disabilitas," katanya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw membahas strategi pengendalian inflasi di daerah.
Tomsi mencatat bahwa meskipun sebagian daerah memiliki tingkat inflasi di atas rata-rata nasional, yaitu 2,51%, ada juga daerah yang di bawah angka tersebut.
Dia mengapresiasi kepala daerah yang berhasil mempertahankan inflasi di daerahnya dan mendorong mereka yang masih di atas rata-rata nasional untuk mencari solusi.
Tomsi juga mengidentifikasi beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, seperti bawang putih, bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, beras, dan cabai merah.
Rakor tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah Kota Palopo terkait, serta para tamu undangan lainnya, menunjukkan partisipasi yang luas dalam upaya pengendalian inflasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
