Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin Sebut Bantingan Tender 20 Persen Berbau Korupsi

Lutra.iNews.id - Penyedia jasa yang dimenangkan dengan cara bantingan 20 persen dan bahkan lebih dalam proses tender pengadaan barang dan jasa bisa dikatakan kesalahan berjamaah.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin saat dikonfirmasi terkait postingan yang ia buat di beranda akun facebook miliknya 'Salman Al Faiz' pada 15 Juli 2022 kemarin.

Baca Juga

Jelang Pilkada, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Ingatkan Netralitas ASN

"Tender proyek, Bantingan tender 20 persen PPH/PPN 12 persen, Keuntungan kontraktor 20 persen, Fee perusahaan 3 persen Total 55 persen, Jadi sisa yang mau di gunakan tuk pekerjaan 45 persen. Jadi apa mi itu nanti hasilnya pekerjaan, Bantu ka jelaskan, Moga saya salah hitung." Tulis Karemuddin. 

Bukan tanpa alasan membuat postingan tersebut, namun menurutnya itu dikarenakan dirinya banyak menerima aspirasi dari penyedia jasa di Luwu Utara bahwa bantingan tender 20% dianggap merugikan penyedia jasa (kontraktor).

"Secara rasional itu salah total, bayangkan saja bantingan tender 20 persen, keuntungan perusahaan 20 persen, PPH dan PPN 13 persen artinya belanja langsung untuk pelaksanaan kegiatan tinggal 47 persen," ujarnya. 

Baca Juga

BerAKAR Daftar di KPU, Arsyad : Beri Saya Amanah Bangun Luwu Utara Lebih Baik

"bagaimana mau dikatakan bagus kualitas pekerjaan tersebut. Itu belum termasuk lagi kalau harus bayar sewa perusahaan atau fee perusahaan sebesar 3 persen," sambungnya.

"Artinya kalau kerjaan yang dimenangkan dan dilanjutkan oleh pemenang tender maka dapat dipastikan pekerjaan tersebut akan bermasalah," jelas Karemuddin.

Lanjut dia katakan jika pekerjaan itu dilanjutkan maka dipastikan penyedia jasa pasti rugi besar. Kalaupun ada keuntungan berarti ada praktek mark up, dan kalau tidak mark up maka pastinya kerjaan sudah sangat jauh dari bestek dan mutlak terjadi pengurangan kwalitas pekerjaan secara ekstrem.

Baca Juga

PAN Luwu Utara Berhak Usulkan Calon Bupati Berdasarkan Keputusan MK

Ketua PAN Luwu Utara ini juga katakan bahwa terkait dengan pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, apanya yang mau di awasi kalau pekerjaan dari awal prosesnya salah perencanaan.

"Berbicara pengawasan, apa yang mau di awasi kalau kerjaan sejak awal prosesnya direncanakan salah, maka mestinya disinilah pihak penegak hukum tipikor ikut mengawasi karena kalau cara seperti ini terus dijalankan maka kita sudah mendukung cara yang salah," ujarnya.

Kendati demikian, politisi PAN ini sarankan bahwa bantingan tender 20 persen yang menurutnya diluar ambang batas agar segera dihentikan. Harus proporsional dengan hitungan yang jelas dan rasional sehingga tak ada pihak yang dirugikan.

Baca Juga

Legislator PAN Edy Sudarto Tutup Usia, Karemuddin : Almarhum Adalah Sahabat dan Kader Terbaik

"Kasihan kontraktor dan masyarakat. 20 persen bantingan tender itu bisa dianggap korupsi, kalau hal ini dibiarkan maka hanya ada dua kesimpulan yakni ada praktek mark up dan salah bestek," urainya.

"Jadi jangan heran kalau ada suatu pekerjaan bisa berhenti ditengah jalan alias mangkrak, ini dikarenakan sistem yang sudah salah sejak awal salah perencanaan," tutupnya. 

Editor : Nasruddin