Tegas! Wali Kota Palopo Larang Mahasiswa Kritik Kinerja Pemkot

PALOPO, iNews.Lutra.id - Wali Kota Palopo, M Judas Amir dengan tegas melarang mahasiswa untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wali Kota Palopo saat menghadiri dialog publik yang membahas kenaikan harga BBM.

Baca Juga

Trisal-Akhmad Usung 25 Program Unggulan Menuju Palopo Baru

Wali Kota Palopo menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan yang dilaksanakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Palopo itu.

Dalam dialog tersebut, Wali Kota Palopo meminta kepada seluruh elemen mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi itu sebaiknya harus warga palopo bukan berdomisili dari luar kota Palopo.

"Saya sepakat untuk menyampaikan aspirasi seperti yang di lakukan oleh adek-adek mahasiswa," ujarnya, Selasa 6 September 2022 malam.

Baca Juga

Pj Wali Kota Palopo Ajak Pramuka Jaga NKRI di Tengah Tantangan Zaman

"Akan tetapi jika mengenai aturan yang di buat oleh Pemerintah Kota Palopo saya selaku pemerintah menolak hal tersebut," tegas Judas Amir.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, jika mengenai aturan dari pemerintah pusat, dirinya tidak melarang elemen mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi.

Akan tetapi jika itu aturan yang di buat oleh Pemerintah Kota Palopo, pihaknya melarang keras untuk mahasiswa yang bukan dari kota palopo untuk menyampaikan aspirasi nya.

Baca Juga

Pj Wali Kota Palopo Serahkan Bantuan Alsintan ke Universitas Andi Djemma

"Jika merupakan penduduk Kota Palopo kita bisa menyampaikan aspirasi di sini," ungkapnya.

"Akan tetapi jika bukan warga palopo dan tidak ber KTP Palopo tidak boleh menyampaikan aspirasi disini ke DPRD Provinsi ki," jelasnya.

Sebab katanya, tidak ada aturan yang menyebutkan jika mahasiswa yang berasal dari luar Kota Palopo bisa melayangkan kritik terhadap kinerja Pemkot Palopo.

Baca Juga

Kepala Balitbangda Kota Palopo Hadiri Vokasi 2024 Politeknik Dewantara

"Kalau kebijakan yang di buat oleh pemerintah kota palopo dan mau di kritik orang dari luar itu tidak boleh," tegasnya lagi.

"Karena hal tersebut tidak ada aturan nya jadi yang harus mengkritik kebijakan pemerintah palopo itu harus ber KTP Palopo," pungkasnya.

Editor : Nasruddin