PALOPO,iNewsLutra.id - Aliansi Mahasiswa Peduli Konsumen (AMPUN) mengadakan aksi demonstrasi untuk mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan mencopot direksi Pam TM Mangkaluku yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Dalam tuntutannya para mahasiswa menyayangkan pihak perusahaan yang sangat tertutup sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses informasi layanan, rekrutmen karyawan, laporan tahunan, keuangan, laba rugi dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit.
"PAM TM, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), wajib memberikan informasi secara terbuka kepada publik, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik huruf a sampai n," kata Reski Halim, Jenderal Lapangan.
Menurutnya, selama dua tahun terakhir, sejak pergantian direksi dan dewan pengawas pada akhir 2021, keluhan dari pelanggan telah meningkat.
Keluhan tersebut meliputi distribusi air yang tidak kontinu, tekanan air yang sering tidak stabil di setiap sambungan pelanggan, kualitas air yang keruh dan berlumut yang diduga tidak sesuai dengan standar produksi yang diatur oleh Permenkes.
Tidak hanya itu, kinerja, rekrutmen karyawan, direksi, dan dewan pengawas juga dipertanyakan termasuk hak yang mereka terima apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Selama ini kata Resky para pelanggan merasa dikenakan biaya berlebihan, termasuk biaya pendaftaran, biaya sambungan baru (pipa, meter, dan aksesorisnya), biaya beban (pembayaran tetap meskipun tidak menggunakan air), biaya perawatan meter/jaringan, biaya sambungan kembali jika meter sebelumnya diangkat, dan denda.
Ketidaksetaraan perlakuan juga terjadi ketika pelanggan menuntut hak atas pelayanan air tidak mengalir dalam waktu cukup lama. Kendati demikian para pelanggam tidak mendapat kompensasi atau pengenaan sanksi bagi PAM-TM.
Berdasarkan data kata Resky, jumlah pelanggan PAM TM sebanyak 38.324. Suplai air berasal dari lima instalasi pengolahan air minum milik PAM-TM, yaitu sumber air baku dari Mangkaluku, Latuppa, Magandang, Bambalu, dan Batu Papan. Saat ini, jumlah karyawan PAM-TM adalah 313 orang.
"Kami menuntut agar direksi PAM-TM bekerja secara profesional. Pelanggan kesulitan mendapatkan pelayanan dan distribusi air," kata dia.
Reski mendesak Perusahaan Umum Daerah (Perumda), PAM-TM memberikan pelayanan terbaik secara maksimal, bukan melayani keluarganya dengan mempekerjakan anak, menantu, dan ponakannya, serta menjadikan pejabat (Manager).
"Kami juga menyoroti praktik politik di mana karyawan disuruh memasang alat peraga kampanye (APK) istri Dirut PAM-TM yang maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Palopo dapil 4 dari Partai Nasdem," ujar Reski Halim melalui surat elektronik yang diterima media ini.
Reski berharap Penjabat Wali Kota sebagai Kepala Pemerintahan Kota Palopo berani mengambil tindakan untuk mencopot direksi PAM-TM yang ada saat ini dan menggantinya dengan direksi baru yang dipilih berdasarkan kompetensi bukan karena pertimbangan tim, keluarga, atau transaksional.
Reski mengaku sangat mendukung setiap langkah yang diambil oleh Pj Wali Kota demi perbaikan dan kemajuan daerah dan berharap agar distribusi air menjadi lancar dan keluhan dari pelanggan berkurang.
"Tidak ada alasan untuk air tidak mengalir, dan menyarankan kepada pelanggan untuk menyediakan penampung air bukanlah solusi terbaik. Solusi terbaik adalah mencopot direksi PAM-TM," tegas Reski.
Ia berjanji akan terus mengawal perbaikan pelayanan. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi mereka akan kembaki melaikan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara Direktur PAM Tirta Mangkaluku yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp miliknya belum memberikan respon.
Menanggapi tuntutan itu, Humas Pam Tirta Mangkaluku, Novi kepada iNewsLutra mengaku jika pihaknya sudah berupaya melakukan pendisttibusian dengan baik.
"Kalau layanan kami sudah lakukan yang terbaik, tapi nanti kita lanjut saya matikan dulu karena mau shalat," kata Novi saat dikonfirmasi via telepon WhatsApp.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
