"Saat ini, masih banyak anak yatim, piatu yang belum tercover oleh BPJS pemerintah/pusat, sehingga ketika mereka sakit, mereka merasa takut untuk berobat ke layanan kesehatan karena terkendala oleh biaya," katanya.
Aris Munandar berharap agar isu ini menjadi perhatian dalam Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2024 dan menjadi bagian dari prioritas dalam alokasi anggaran tahun tersebut. Usulan ini diharapkan mendapat respons positif dari Pj. Walikota Palopo, Asrul Sani.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait