"Semua itu belum terbayarkan sejak Oktober - Desember tahun 2023, SK para penerima insentif juga belum diterbitkan atau diperbaharui untuk TA 2024." Kata Adri Fadli, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Kota Palopo dalam sebuah pernyataannya.
Lebih lanjut, Adri Fadli menambahkan honorarium tenaga honorer juga sebagian besar belum dibayarkan untuk Tahun Anggaran 2023.
Mahasiswa juga mencatat adanya proyek infrastruktur yang sedang berlangsung dan belum terselesaikan karena termin atau proyek tersebut belum cair.
Mereka mendesak agar proyek ini segera diselesaikan, mengingat anggaran pembangunan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni yang diperoleh dari pajak dan retribusi masyarakat.
Adri Fadli juga meminta pertanggungjawaban Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap kurang cermat dalam menyusun, merancang dan memverifikasi APBD, yang berkontribusi pada defisit keuangan daerah.
"Kami di sini bukan sekadar memberikan tanggapan atau janji, melainkan tindakan nyata atau realisasi," tegas Adri.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
