Fredy menambahkan pelayanan KPU Kota Palopo sangat jauh dari semangat motto mereka, yaitu KPU Melayani.
Fredy meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo.
"Kami berharap aparat penegak hukum segera memeriksa laporan pertanggungjawaban yang diajukan KPU Kota Palopo. Kami tahu bahwa setiap undangan berdasarkan anggaran, namun ada beberapa kegiatan yang mencantumkan tanda tangan absensi tanpa ada anggaran," tambah Fredy.
Sementara itu, KPU Kota Palopo, Irwandi Djumardin, menyatakan tidak mengetahui secara teknis tentang pelaksanaan debat tersebut.
"Saya tidak tahu soal itu, Ibu Muti yang menangani semuanya," ujar Irwandi seusai acara.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
