Lutra Sebagai Daerah Penghasil, Bupati Minta Atensi Kementan

MASAMBA, iNewsLutra.id - Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menghadiri High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Bank Indonesia. Selasa, 4 Juni 2024.

Dalam kesempatan itu, Indah menyampaikan beberapa hal penting tentang inflasi, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga dan distribusi.

Baca Juga

Bupati Luwu Utara Apresiasi Kinerja Polres dalam Menjaga Keamanan dan Penanganan Bencana

Ia mengatakan bahwa, dari data salah satu penyumbang inflasi yang paling besar adalah beras.

"Beberapa bulan terakhir, bahkan sampai hari ini, daerah sentra terutama daerah peralihan curah hujannya cukup tinggi. Bahkan, kemungkinan besar terancam gagal panen,” ujarnya.

Di Luwu Utara, ada tiga kecamatan yang masih mengalami genangan. Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) sudah berupaya melakukan penanganan sungai.

Baca Juga

UMKM Luwu Utara Bangkitkan Ekonomi Lokal dan Tingkatkan Kesejahteraan

"Ini tidak semudah yang kita pikirkan. Karena sangat tergantung pada kondisi sungai dan cuaca, sehingga butuh upaya dan tindakan khusus untuk daerah produsen,” jelas Bupati perempuan pertama di Lutra itu.

Indah menjelaskan, 2023 lalu meskipun kemarau, surplus lebih dari 90.000 ton dan mengalami peningkatan produksi.

"Tahun ini, bukan kami pesimis, tapi mungkin target kami terkoreksi akibat bencana banjir yang terjadi hari ini. Maka mohon dipikirkan untuk dapat kita intervensi daerah-daerah untuk produksi jangka menengah dan jangka panjang," ujarnya.

Baca Juga

Perilaku Merokok Orang Tua Pengaruhi Tingginya Angka Stunting

"Untuk oktober - maret, alhamdulillah sudah bisa kita lalui dengan panen yang cukup baik dan produksi yang cukup tinggi. Yang harus kita antisipasi april-september, kalau kondisi cuaca masih seperti hari ini, maka yakin dan percaya untuk daerah produksi kita akan sangat terdampak,” jelasnya.

Tak hanya itu, Indah meminta Pemprov untuk mengusul ke Kementan agar kuota Sulsel untuk AUTP (Asuransi Usaha Tani Padi) bisa ditambah.

"Sekarang kuotanya cuma 5000 ha dan Pemda sudah MoU 7000 ha di awal dengan Jasindo karena Luwu Utara daerah rawan. Jadi sudah berapa tahun kami sudah alokasikan anggaran. Kemarin yang diserahkan adalah sisa klaim kami yang lalu baru dibayarkan," ujarnya.

Baca Juga

Bupati Luwu Utara Apresiasi Pelaksanaan Kamp Klasis Rongkong Sabbang Baebunta

"Jadi, bukan uang dari Kementan tapi hasil klaim yang kami bayarkan kepada Jasindo. Ini penting kami sampaikan sekaligus untuk meluruskan informasi, jangan sampai dikira pemda tidak berbuat apa-apa,” tegasnya.

Indah berharap  pemprov bisa memfasilitasi untuk identifikasi daerah produsen dan permasalahan yang dihadapi. Karena harga ini akan terus naik kalau suplainya kurang. Oleh karena itu daerah penghasil harus diatensi.

“Saya tidak katakan luwu utara harus diatensi. Akan tetapi, karena daerah penghasil maka harus diatensi. Sekali lagi, mohon bantuan melalui pemprov, apalagi ada PSDA dan BBWSPJ juga hadir. Bukan hanya luwu utara, tapi juga luwu, wajo dan daerah sentra lainnya,”pungkasnya.

Editor : Nasruddin