LUTIM, iNews.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), mengunjungi Kabupaten Luwu Timur, Rabu (20/7/2022).
Kunjungan ini terkait laporan warga, soal PT PDS yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur.
Bidang Penaatan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lutim, Absar membenarkan kunjungan Kementerian Lingkungan Hidup ini.
Dia menyebutkan, jika kunjungan tersebut dilakukan Rabu (20/7/2022) pagi tadi.
"Kunjungan itu dalam rangka menjawab aduan masyarakat terkait aktifitas tambang PT. PDS yang berlokasi di Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili," ujar Absar melalui telpon genggamnya.
Hanya saja, ia enggan menjelaskan secara rinci terkait kunjugan tersebut.
"Pelapor sudah diskusi langsung dengan KLHK, saya malah tidak ikuti diskusinya, hasil-hasil dari pertemuan itu hanya mereka yang tahu," ungkapnya.
"Kami hanya mendampingi saja, dan tidak ada kesimpulan yang mereka berikan ke kami," sambung Absar.
Dia menjelaskan, jika kunjungan KLHK ini bukan dilakukan di DLH Luwu Timur, akan tetapi langsung mengunjungi PT PDS sebagai terlapor.
"Yang pasti kami tidak tahu hasil pertemuan antara pelapor dan KLHK. Kami hanya mendampingi pihak KLHK tadi pagi ke PT PDS dan secara garis besar KLHK hanya meninjau pengelolaan tambang PT PDS kemudian mereka lanjut ke Pomala, Sultra, kalau nda salah," jelasnya.
Terpisah, pihak terlapor Musa Karim selaku pelapor mengatakan, kalau ia bersama rekan-rekannya menemui pihak KLHK sebanyak dua orang di Kantor DLH Luwu Timur.
"Saya bersama rekan-rekan mendampingi KLHK ke lokasi tambang PT PDS untuk mengambil gambar dan video melalui drone," ungkapnya.
"Saat kami bersama KLHK ke lokasi tambang, tak satupun pihak DLH Lutim mendampingi dan bahkan kami dilarang oleh pihak PT PDS masuk ke lokasi tambang," bebernya.
"Jadi, tidak benar itu kalau pihak DLH Lutim mendampingi KLHK ke lokasi tambang tadi pagi, karena setelah dari kantor DLH, pihak KLHK langsung bertolak menuju Pomala," ujar Karim Musa.
Masih dikatakannya, adapun isi aduan kami ke KLHK diantaranya mengenai pencemaran laut Lampia akibat lumpur yang bersumber dari lokasi tambang PT PDS, dan bangunan sedimen pond PT PDS yang dinilai tidak sesuai dengan tehnis atau terkesan dibangun asal-asalan.
"Nah, mengenai kunjungan KLHK kemarin, kami belum tahu hasilnya seperti apa karena mereka baru mau laporkan ke pimpinannya, dan kami menunggu itu seperti apa tindaklanjut KLHK nantinya," tandas Musa.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
