Yertin juga mengaku heran jika terjadinya pembengkakan hutang apalagi jika angkanya mencapai puluhan milyar terjadi karena alasan Covid-19.
"Sangat heran kalau alasannya covid kemarin, kan saat covid ada biaya penanganan yang bersumber dari recofusing APBD, belum termasuk bantuan dari pihak ketiga yang sampai hari ini tidak jelas. Saya juga ingat kalau rumah sakit karantina itu Rumah Sakit Tentara bukan RSUD Sawerigading," ungkapnya.
Yertin menjelaskan untuk saat ini, RSUD Sawerigading masuk BLUD, jadi obat yang diberikan ke pasian BPJS jelas klaimnya ke BPJS.
"Jadi rumah sakit berhutang karena apa?," kata Yertin dengan nada bertanya.
Dilansir dari Palopo Pos, anggota Komisi I DPRD Palopo, Muhammad Mahdi, membenarkan adanya pinjaman RSUD Sawerigading pada sebuah bank BUMN dengan nilai milyaran rupiah tahun 2021 lalu.
''Hal itu tertuang dalam rapat kerja pembahasan APBD. Soal pinjaman untuk RSUD memang ada tahun sebelumnya. Tapi saya kurang ingat berapa jumlahnya," kata Mahdi, melalui ponselnya, Minggu (11/9/2022) lalu seperti yang dikutip dari Palopo Pos.
Mahdi menambahkan, di tahun yang sama RSUD Sawerigading mengusulkan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp. 77 juta rupiah namun usulan tersebut ditolak oleh DPRD.
Mahdi menyebut pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan yang ada di RSUD seperti, pembelian obat, pembayaran insentif dan tenaga kesehatan karena saat itu BPJS belum masuk ke Rumah Sakit Sawerigading.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
