PALOPO,iNewsLutra.id - Aliansi Mahasiswa Peduli Konsumen (AMPUN) Kembali Turun Kejalan, bersatu dalam tekad untuk mendesak Pejabat Pelaksana Harian (Pj) Walikota Palopo segera mengambil tindakan terhadap Direksi PAM-TM yang dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Desakan tersebut disuarakan di depan kangor Wali Kota Palopo. Rabu, 18 Oktober, pukul 15:00 WITA.
Para mahasiswa menilai pelayanan air kepada pelanggan, terutama dalam hal distribusi, masih jauh dari standar yang seharusnya.
"Tampaknya kurang berusaha untuk memperbaikinya sebaliknya, mereka terkesan lebih fokus pada mencari motif di balik aksi kami dari pada memperbaiki kualitas distribusi air kepada pelanggan," kata Reski Halim melalui selebaran yang diterima redaksi iNewsLutra.
Pihaknya menduga ada upaya dari Direksi untuk melindungi diri mereka sendiri dengan mencoba mendekati beberapa individu di lingkungan Pj Walikota.
"Kami, sebagai pengguna layanan air dari PAM-TM, merasa sangat tidak puas dengan situasi yang telah berlangsung selama ini. Harus diingatkan bahwa Direksi dan karyawan PAM-TM seharusnya menyadari bahwa pendapatan mereka berasal dari iuran air yang dibayarkan oleh pelanggan,"ujar Reski.
Para pendemo ikut mempertanyakan proses pengelolaan keungan mengingat pendapatan Direksi PAM -TM yang mencapai puluhan juta rupiah per bulan dinilai tidak selaras dengan pelayanan.
"Kami merasa perlu bertanya, Apa yang telah mereka lakukan?, kami dengan tegas agar Direksi PAM-TM mengundurkan diri atau diberhentikan," ungkapnya.
Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kata Reski, PAM-TM seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, bukan hanya melayani kepentingan pribadi, seperti menempatkan anak, menantu dan ponakan sebagai karyawan.
"Terkait keterlibatan karyawan dalam politik praktis, seperti memasang Alat Peraga Kampanye (APK) istri Direktur Utama PAM-TM yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palopo daerah pemilihan 4 dari Partai Nasdem, ini seharusnya tidak terjadi, atau karyawan seharusnya diberikan kebebasan untuk menolak, karena itu bukan bagian dari pekerjaan mereka. Kami siap mendukung dan memperhatikan aspirasi karyawan yang mungkin dirugikan oleh Direksi," tegas Reski.
Mereka menekankan kepada Pj Walikota, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Moneter (KPM), untuk segera mengambil tindakan tegas dalam hal memberhentikan Direksi PAM-TM.
"Kami mendukung setiap upaya Pj Walikota untuk memajukan dan memperbaiki daerah. Kami berharap agar distribusi air menjadi lebih lancar, dan keluhan pelanggan dapat berkurang. PAM-TM harus dikelola secara profesional dan harus terhindar dari konflik kepentingan," jelasnya.
Reski mengingatkan tidak ada alasan untuk ketidaklancaran pasokan air, penyediaan penampung air bukanlah solusi yang memadai. Solusi terbaik adalah dengan segera mengganti Direksi PAM-TM.
"Kami ingin menegaskan bahwa aksi ini akan berlanjut hingga tuntutan kami terpenuhi. Kami menuntut pemecatan Direksi PAM-TM agar pelayanan air dapat kembali memenuhi standar yang seharusnya," tutupnya.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
