Tim Satgas Luwu Mengarahkan Masmindo Menyelesaikan Kompensasi Lahan dan Memulai Konstruksi Segera

BELOPA,iNewsLutra.id - PT Masmindo Dwi Area (Masmindo) kembali menerima arahan penting dari Tim Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu. Arahan-arahan ini terutama berkaitan dengan penyelesaian kompensasi lahan yang masih tersisa, serta langkah-langkah penting yang harus segera diambil oleh Masmindo untuk memulai konstruksi tambangnya pada awal November 2023.

Hal-hal strategis ini telah dibahas bersama dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Satgas / Sekda Luwu H. Sulaiman, dihadiri oleh Ketua DPRD Luwu Rusli Sunali, Kajari Luwu Andi Usama Harun, Dandim 1403 Sawerigading Letkol Inf. Apriadi Nidjo, perwakilan Kapolres Luwu AKP Muhammad Saleh, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Luwu Muhallis Menca, serta beberapa kepala OPD Kab. Luwu, Camat Latimojong Supriyadi, Kepala Desa Boneposi Hamka, dan perwakilan Manajemen Masmindo. Senin, (16/10/2023).

Baca Juga

Posko Satgas Percepatan Investasi di Luwu Resmi Beroperasi untuk Penyelesaian Kompensasi Lahan

Masmindo, sebagai pemegang Kontrak Karya, memiliki niat baik untuk menyelesaikan kompensasi atas lahan-lahan yang memiliki hak sah atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sampai saat ini, Masmindo telah melakukan kompensasi atas hampir 1.000 hektar lahan, sementara sekitar 261 hektar lahan yang sedang dalam pengelolaan masyarakat masih dalam proses, dan sekitar 181 hektar lagi merupakan "tanah negara bebas," sesuai dengan hasil verifikasi dan penetapan Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu.

Berdasarkan arahan dari Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu, tertanggal 17 Oktober 2023 dalam surat No. 29/SATGAS-INV/KB-LW/X/2023, dinyatakan Terhadap Tanah Negara yang tidak dalam penguasaan (tidak dikelola) di wilayah Konsesi Kontrak Karya PT Masmindo Dwi Area yang diidentifikasi seluas +/- 181,2 Hektar, pihak perusahaan, PT Masmindo Dwi Area, dapat melakukan aktifitas konstruksi pertambangan dalam wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Editor : Nasruddin