Pj Wali Kota Palopo Tinjau Proyek Normalisasi Sungai

PALOPO,iNewsLutra.id - Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, bersama Kepala Dinas PUPR Kota Palopo, meninjau sejuamlah titik proyek normalisasi sungai Selasa, 27 Agustus 2024.

Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Palopo, Hasyim Basri, menjelaskan penyelesaian proyek talud dan normalisasi sungai tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah banjir di daerah tersebut.

Baca Juga

Trisal-Akhmad Usung 25 Program Unggulan Menuju Palopo Baru

“Kami menghadapi beberapa kendala, termasuk masalah sempadan sungai dan permintaan warga untuk mengubah alur sungai yang terdampak banjir,” ujar Hasyim Basri.

Hasyim Basri mengatakan solusi yang diambil adalah pembebasan lahan untuk perubahan alur sungai berdasarkan kondisi lapangan yang telah disepakati oleh warga.

“Perubahan alur sungai diperlukan untuk meminimalisir dampak banjir terhadap area permukiman, serta untuk melindungi infrastruktur jalan yang terancam putus jika alur sungai tidak segera direlokasi,” tambahnya.

Di lapangan, tim juga menemukan kendala berupa bangunan warga yang berdiri di atas talud sungai. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan negosiasi dengan pemilik bangunan, yang akhirnya menyetujui pembongkaran secara manual.

“Kami telah menyepakati bahwa pembongkaran akan dilakukan dengan cara manual sesuai kesepakatan,” ujar Hasyim Basri.

Proyek talud dan normalisasi sungai terdiri dari tujuh paket. Untuk Paket 1, progres pengerjaan telah mencapai 26,80% dan terus berlanjut. Paket 2 menunjukkan progres sebesar 57,93%, dengan semua kendala di lapangan sudah tertangani melalui musyawarah dengan pihak terkait.

Baca Juga

Pj Wali Kota Palopo Hadiri Rapat Paripurna Penetapan Perubahan APBD 2024

“Paket 3 saat ini mencapai progres 21,50%, sementara Paket 4 sudah mencapai 60% tanpa kendala signifikan,” jelas Hasyim Basri.

Untuk Paket 5, 6, dan 7, progres pembangunan bervariasi dengan Paket 5 mencapai 16,92%. Hasyim Basri optimistis bahwa normalisasi Sungai Salubattang akan rampung sebelum akhir tahun 2024.

“Pemkot Palopo akan terus mengawal setiap proses pembebasan lahan dalam program normalisasi ini,” pungkasnya.

Editor : Nasruddin