BELOPA,iNewsLutra.id - Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terkait percepatan penyelesaian proses kompensasi lahan yang melibatkan PT Masmindo Dwi Area (Masmindo), Satgas Percepatan Investasi Kabupaten Luwu telah membuka dan mengoperasikan Posko Satgas.
Posko ini berlokasi di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Ranteballa dan telah beroperasi sejak Senin, 30 Oktober 2023. Posko Satgas ini akan melayani masyarakat selama tiga hari setiap minggunya, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Rabu, dari pukul 09.00 hingga 15.00 WITA, dan akan tetap beroperasi hingga 29 November 2023 mendatang.
Petugas posko berasal dari berbagai dinas terkait di Kabupaten Luwu, termasuk Inspektorat Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bagian Hukum, dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu, serta Pemerintah Kecamatan Latimojong.
Selain itu, sejumlah unsur lain yang bertugas di posko ini juga mencakup personil dari Kodim 1403 Sawerigading, Kejaksaan Negeri Luwu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu, dan Satuan Reskrim Polres Luwu. Beberapa karyawan Masmindo di departemen Land Acquisition & Management juga ikut bertugas di posko ini untuk memberikan pelayanan yang diperlukan oleh warga.
Posko Satgas ini menyediakan berbagai layanan kepada warga masyarakat, seperti pelayanan pembuatan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut proses pengecekan lahan yang diadukan warga untuk dicari solusinya.
Pada hari pertama pembukaan posko, tercatat 21 warga masyarakat setempat datang untuk mengadukan masalah lahannya dan mereka telah dilayani dengan baik oleh petugas posko.
Masalah yang umumnya diadukan berkisar tentang status lahan garapan yang termasuk dalam status lahan tutupan atau 'tanah negara bebas,' proses penyelesaian kelengkapan berkas administratif untuk kompensasi lahan dengan pihak Pemerintah Desa serta konflik atau sengketa yang terjadi secara internal di antara pemilik-penggarap dan di dalam keluarga pemilik lahan itu sendiri.
Tim Satgas dan Perusahaan mengidentifikasi masalah sengketa kepemilikan lahan sebagai salah satu faktor yang memperlambat penyelesaian kompensasi lahan di Masmindo, bersama dengan masalah lain, seperti keabsahan dokumen kepemilikan lahan dari pemilik lahan.
Dengan adanya Posko Satgas ini, diharapkan akan ditemukan solusi yang baik bagi para pemilik lahan terkait penyelesaian kompensasi lahannya dengan pihak Masmindo.
Bagi Masmindo, keberadaan posko ini akan sangat membantu dalam mempercepat ketersediaan lahan yang diperlukan perusahaan untuk kebutuhan pembangunan fasilitas tambangnya.
Tahapan konstruksi Masmindo sudah dijadwalkan akan dimulai pada awal November 2023 yang akan mencakup pembangunan fasilitas pengambilan air (raw water intake), pembangunan menara telekomunikasi (telecommunication tower), serta sejumlah fasilitas pendukung lainnya.
Sekda Luwu, sekaligus Ketua Satgas Percepatan Investasi, Sulaiman mengatakan, semua pihak di Kabupaten Luwu perlu mendukung proses percepatan investasi di daerah kita ini, termasuk dukungan kita semua agar Masmindo bisa segera beroperasi.
"Dengan berjalannya kegiatan Masmindo dan juga sejumlah perusahaan lain yang saat ini beroperasi di Luwu, maka akan semakin menunjukkan citra Luwu sebagai daerah ramah investasi. Ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi pembangunan dan kemajuan wilayah kita, termasuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya," katanya.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
