Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kata Reski, PAM-TM seharusnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, bukan hanya melayani kepentingan pribadi, seperti menempatkan anak, menantu dan ponakan sebagai karyawan.
"Terkait keterlibatan karyawan dalam politik praktis, seperti memasang Alat Peraga Kampanye (APK) istri Direktur Utama PAM-TM yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kota Palopo daerah pemilihan 4 dari Partai Nasdem, ini seharusnya tidak terjadi, atau karyawan seharusnya diberikan kebebasan untuk menolak, karena itu bukan bagian dari pekerjaan mereka. Kami siap mendukung dan memperhatikan aspirasi karyawan yang mungkin dirugikan oleh Direksi," tegas Reski.
Mereka menekankan kepada Pj Walikota, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengawas Moneter (KPM), untuk segera mengambil tindakan tegas dalam hal memberhentikan Direksi PAM-TM.
"Kami mendukung setiap upaya Pj Walikota untuk memajukan dan memperbaiki daerah. Kami berharap agar distribusi air menjadi lebih lancar, dan keluhan pelanggan dapat berkurang. PAM-TM harus dikelola secara profesional dan harus terhindar dari konflik kepentingan," jelasnya.
Reski mengingatkan tidak ada alasan untuk ketidaklancaran pasokan air, penyediaan penampung air bukanlah solusi yang memadai. Solusi terbaik adalah dengan segera mengganti Direksi PAM-TM.
"Kami ingin menegaskan bahwa aksi ini akan berlanjut hingga tuntutan kami terpenuhi. Kami menuntut pemecatan Direksi PAM-TM agar pelayanan air dapat kembali memenuhi standar yang seharusnya," tutupnya.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait
