Diduga Libatkan Karyawan dalam Politik Praktis, Pj Wali Kota Diminta Hentikan Direksi PAM TM Palopo

PALOPO,iNewsLutra.id - Sejumlah mahasiswa kembali mengadakan demonstrasi meminta Pejabat Wali Kota Palopo, Asrul Sani, menghentikan direksi PAM Tirta Mangkaluku. Mereka menganggap direksi ini tidak menjalankan tugasnya dengan profesional. Aksi demo ini berlangsung di depan Kantor Wali Kota Palopo, Selasa, (24/10/2023).

Dalam tuntutan mereka, para mahasiswa meminta agar direksi PAM Tirta Mangkaluku mengundurkan diri atau dipecat. Tuntutan ini muncul karena dugaan penyalahgunaan wewenang oleh direktur PAM Tirta Mangkaluku yang diduga telah melibatkan karyawan dalam aktivitas politik praktis, seperti memasang alat peraga kampanye untuk istri sang direktur.

Baca Juga

PAM TM Palopo Pinjam Rp10 Milyar ke Perbankan, Pengamat : Angsuran Dipikul Pelanggan

"Karyawan seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan politik dan mereka harus berani menolak karena itu bukan bagian dari tugas mereka," kata Resky Halim Jenderal Lapangan.

Menurutnya, melibatkan karyawan dalam aktivitas politik praktis adalah tindakan yang melanggar aturan, karena tugas karyawan seharusnya tidak mencakup pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Kami siap menerima dan mendukung aspirasi karyawan yang merasa dirugikan oleh Direksi," tambahnya.

Baca Juga

Tolak Publik Pendapatan: Humas PAM Mangkaluku, Bukan Mitra Silahkan Bersurat Kami Ada Media Partner

Tidak hanya itu, para mahasiswa juga menuntut agar anak, menantu dan ponakan dari direktur PAM Tirta Mangkaluku dihentikan karena diduga kuat telah melanggar prosedur yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat 1 huruf d dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo No 7 tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Daerah.

Mereka berpendapat bahwa rekrutmen mereka tidak pernah dilakukan secara adil, karena dilakukan demi kepentingan pribadi direktur, sehingga mereka saat ini memiliki status sebagai karyawan kontrak.

Editor : Nasruddin