Jenderal lapangan aksi, Mahliga Nurlan mengatakan pihaknya membawa dua poin tuntutan yang menjadi grand issue.
"Pertama yakni mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menghapus 9 pasal yang bermasalah dalam RKUHP," katanya.
"Mendesak pemerintah dan DPR untuk membahas pasal-pasal bermasalah lainnya di luar 14 pasal krusial," jelas Nurlan.
Editor : Nasruddin
Artikel Terkait